Mubarik Bir
Hasil Pemilu Indonesia Tahun 2019
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan banyaknya kecurangan pada Pemilu 2019 ini. BPN pun menilai Pemilu 2019 dilaksanakan secara tidak jujur-adil-transparan.
“Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil,” kata Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Baca juga: BPN Berniat ke MK, Begini Aturan Main Penyelesaian Sengketa Pilpres
Hashim mencontohkan terkait 17,5 juta DPT bermasalah yang BPN temukan. Meski telah tujuh kali mendatangi KPU untuk melaporkan persoalan itu, solusi yang berarti masih juga belum ada.
“Masalah 17,5 juta nama bermasalah sampai 18,8 juta bermasalah yang BPN 02 sampaikan ke KPU sudah berulang kali, sudah tujuh kali kami ketemu di KPU sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan tanggal 17 April masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah,” tuturnya.
Baca juga: BPN Beberkan Dugaan Kecurangan yang Akan Dibawa ke Bawaslu
Politikus Gerindra itu pun curiga 17,5 juta DPT bermasalah itu berkaitan dengan hasil quick count atau hitung cepat yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia curiga 17,5 juta DPT bermasalah tersebut untuk menambah suara sang petahana.
“Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu. Sebanyak 17,5 juta dari 192 juta di DPT adalah 9 persen,” kata adik Prabowo Subianto itu.
Sebelumnya, BPN membeberkan bukti-bukti adanya kecurangan pada Pilpres 2019 ini. Bukti kecurangan itu mulai dari data C1 yang berbeda dengan website real count KPU hingga ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos 01. BPN pun menegaskan akan membawa temuan-temuannya itu ke Bawaslu dan KPU.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar